INDIKATOR SOSIAL PENCAPAIAN SPIRITUAL PUASA

pengetahuan spritual kaya kata-kata,
pencapaian spritual kaya pelaksanaan
(Gede Prama)

Sekilas bolehlah bangga dengan tradisi kedemawanan kita. Rentetan bencana alam belakangan ini menjadi momentum pembuktian culture of giving kita. Aneka media fundrising: mulai dari metode konvensional yakni kotak kardus di traffict light, mobilisasi dana oleh organisasi, kampus, sekolah atau dengan tansfer ke rekening tertentu sampai cara paling praktis melalui SMS. Belum lagi, milyaran rupiah yang digelontorkan korporasi dari dunia usaha. Apakah penggalangan itu telah mengindahkan PP No. 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan atau tidak, tampaknya masyarakat tak memperkarakannya. Biarpun regulasi itu dimaksudkan untuk lebih menjamin akuntabilitas dan profesionalisme penggalangan dana. Bagi masyarakat, tak ada nyala indikator selain selain keikhlasan membantu. Prinsipnya, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu melirik. Ilustrasi tersebut, memperkuat hasil riset Public Interest and Advocacy Center tahun 2000, bahwa rate of giving masyarakat kita sangat tinggi. Dibandingkan Amerika, Jerman dan Perancis, masyarakat kita lebih gemar menyumbang, meski dengan porsi dan kualitas yang lebih kecil.
Tetapi. keluhuran kultur tersebut seakan tumpul ketika dihadapkan dengan masalah sosial. Angka kemiskinan yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato 16 Agustus lalu, berpatok pada Survey Sosial Ekonomi Nasional-BPS adalah 35,1 juta. Dalam jebakan kemiskinan itu, berbagai macam kelompok dlua’fa berkubang, manusia yang terlantar, mereka yang hidup di jalanan, di area pembuangan sampah, orang-orang sakit dan lapar gizi yang tak menjangkau obat, anak-anak yang berkerja di usia sekolah, lansia yang tak lagi mendapat kapling dalam proteksi keluarga, anak dan perempuan teraniaya dan diperlakukan salah serta para difabel yang terlunta bahkan dalam keluarganya sendiri.
Mengapa tradisi amal dan ritual ibadah kita sedikit sekali maknanya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut? Dalam momen Ramadlan ini, pertanyaan ini kian mengusik sebab siapapun sepakat bahwa spirit puasa adalah kontrol diri dari hasrat keegoan dan mengembangkan kualitas solidaritas serta keadilan sosial.

Pencapaian Kesejahteraan Sosial
Pesan puasa telah jelas, tetapi interpretasi kita meminjam istilah Dr. Moeslim Abdurrahman memahaminya sebagai laku spritual kepahalaan ketimbang mengungkap maknanya dalam prespektif sosial. Akibatnya, kita jalan di tempat, seolah ketakwaan pribadi sudah diraih, tapi gagap ketika berhadapan dengan problem sosial kemanusiaan.
Kata Gede Prama kita berputar-putar pada pengetahuan spiritual dan tidak mendekati pencapaian spritual. Tepat kiranya ungkapan : pengetahuan spritual kaya kata-kata, pencapaian spritual kaya pelaksanaan. Dalam hal inilah kita selalu menjadi bangsa yang miskin pelaksanaan.
Kembali pada problem sosial dan kemiskinan, maka tolok ukur keberhasilan puasa kita adalah bukan hanya mampu berlapar-lapar sesuai standar syariah selama satu bulan, mengeluarkan belanja sosial berupa zakat fitrah dan shalat Id. Melainkan sejauhmana prestasi sosial sebagai umat secara kolektif. Sudahkah kita mencapai level dimana kemampuan masyarakat cukup untuk mengakses layanan sosial, seberapa banyak anak yang dapat diselamatkan dari kelaparan gizi, sejauh mana perempuan yang terjerumus sebagai WTS keluar dari lingkungannya dan apakah para lanjut usia telah terjamin menjalani sisa hidupnya. Simpelnya, sejauh mana penyandang masalah sosial tersebut keluar dari jebakan kemiskinan dan bangsa ini mengupayakan struktur dan sistem yang membantu para mustadh’afin tersebut meraih kemandirian. Dengan singkat, dari prespektif sosial pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial adalah bagian utama output indikator pencapaian spiritual puasa.

Pendekatan Struktural
Sudah waktunya kita keluar dari lingkaran pemaknaan tradisional. Definisi pencapaian puasa ini perlu diubah secara frontal, sehingga ada transformasi dari kesadaran pribadi menjadi kesadaran sosial. Pencapaian yang tak berhenti pada titik individu dan mikro melainkan punya signifikansi secara makro pada realitas sosial.
Pencapaian tersebut baru efektif jika diawali dengan strategi struktural. Dimulai dari political will para penguasa, elit politik dan elit ekonomi dari pusat hingga daerah yang menjadi desicion maker pencapaian kesejahteraan masyarakat. Lebih khusus, mengupayakan kebijakan yang memihak golongan miskin, rentan dan lemah. Kesadaran spiritual mestinya dikristalkan sebagai kesadaran kolektif sehingga tumbuh komitmen pada pemihakan kaum lemah dan keadilan sosial yang diwujudkan dalam kebijakan program dan aksi sosial.
Tengoklah, porsi belanja sosial untuk pemihakan golongan lemah tidak memadai. Dengan belanja sosial dibawah 5 % dari GDP, kita tergolong negara yang lemah dalam pembangunan sosial. Justru negara-negara sekuler malah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Input indicators berupa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan pendidikan dan jaminan sosial masih dianggap pengeluaran yang mahal. Padahal, mengikuti alur pemenang Nobel Amartya Senn, tak perlu menunggu perekonomian kita tumbuh terlebih dahulu, baru berinvestasi sosial. Bukan jamannya lagi, sembunyi dibalik apologi keterbatasan anggaran.
Bukankah salah satu spirit puasa menurut Dr. Komaruddin Hidayat dalam Tuhan Begitu Dekat, 2002, selain pembelajaran future oriented, adalah melatih kesanggupan investasi.
Menunda kenikmatan jasmani sesaat sebagai investasi kenikmatan yang lebih sejati. Untuk mencapainya kita harus pandai mengelola hidup dan kehidupan.
Perhatikan pesan Seyyed Hossein Nasr dalam The Heart of Islam, Mizan 2002 : inti ajaran kasih sayang adalah hemat pada diri sendiri tetapi pengasih pada orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Menjadi bangsa “ hemat tapi pengasih” meniscayakan manajemen efektif dan efesien. Bagaimana penyelenggaraan pembangunan diselenggarakan dengan akuntabel, transparan dan jauh dari KKN. Ini mengharuskan setiap elemen bangsa berpuasa dari kepentingan egoisme, menahan nafsu hedonis, bahkan mengendalikan nafsu kejayaan pribadidan kelompok yang tak berpihak pada kepentingan kesejahteraan. Diperlukan moral kejujuran dan tanggung jawab sosial. Bukankah puasa mensyaratkan kejujuran, jika kita berbukapun tak ada yang tahu, kecuali Allah SWT.
Tentu peran ini tidak dipasrahkan begitu saja pada pundak para elit dan penguasa. Bukankah puasa diwajibkan pada setiap orang bahkan yang miskin sekalipun pun, asal mengimani. Maknanya, pencapaian spiritual sosial puasa memerlukan emansipasi semua orang. Pencapaian kita dalam shalat dan puasa, dalam beragama, juga diukur apakah orang-orang di lingkungan terdekat, dalam keluarga dan tetangga, benar-benar telah terjamin kebutuhan dasarnya. Pencapaian kita sebagai manusia pribadi diukur dari kalimat Nabi, khayr al naas anfa”uhum li al-naas, sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Dari dimensi kultural ini, sepantasnya bangsa ini mengembangkan perilaku sosial yang menjadi etos puasa. Disamping empati sosial, harus menahan diri dari laku konsumtif, mengharamkan diri dari kekerasan, berpuasa dari laku hedonistik dan mengembangkan budaya memberi bukan meminta dan mengemis sesuai sabda Nabi : tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Untuk menjadi pemberi, dituntut kemandirian dan kesanggupan yang diperoleh jika kita mengamalkan etos kerja keras (working ethos). Etos yang oleh Al Quran terjelaskan dalam firman : Tuhan saja setiap saat dalam kesibukan “ ( QS 55 :29). Quraisy Shihab dalam Lentera Hati (1994) memberikan contoh kreasi Rasulullah seperti kemenangan Badr dan Penguasaan atas Makkah lahir pada bulan Ramadlan. Jadi, puasa bukanlah alasan berhenti berkreasi.
Jelas, keberhasilan ritual puasa tidak diindikasikan oleh prestasi individu saja tapi prestasi yang lebih tinggi yakni keadilan sosial dan realitas sosial yang menjunjung kemanusiaan. Jika tidak, jangan-jangan resultan puasa kita hanya lapar dan dahaga. Pesan Allah dalam Al-Maun : berdustalah mereka yang menikmati bersembahyang, namun melupakan nasib orang-orang yang termarjinalkan secara sosial. Semoga puasa kita akan menguatkan sinyal kesadaran dan komitmen kita untuk mewujudkan kreasi yang memihak pada mereka yang tak beruntung dan tertindas, karya yang berkiblat pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

* Penulis bekerja di Seksi Pengentasan Kemiskinan
Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Tegal

Iklan

ALTERNATIF PENGASUHAN ANAK TERLANTAR Pola Adopsi Atau Hak Asuh

Oleh : Makhsun Bustomi, SST

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan

Kutipan Dorothy Law Nolthy tersebut mengungkapkan bahwa children learn what they live, anak belajar dari kehidupannya. Lalu kehidupan seperti apa yang kini tengah dan nanti di masa depan bakal diajarkan kepada anak-anak terlantar dan tak beruntung seperti anak-anak pengungsi yang menjadi saksi sekaligus korban bencana di Aceh.
Bencana gempa diikuti gelombang tsunami menyisakan gelombang lain yakni gelombang duka kemanusiaan dengan skala mahadasyat. Ribuan pengungsi di kamp-kamp tersebar adalah anak-anak. Sebagian masih bersama orang tua dan keluarganya tetapi sebagian lagi mereka kehilangan orang tua dan keluarga tempat mereka bergantung. Mungkin saja belum ditemukan orang tua atau keluarganya. Tragisnya, barangkali pula tak akan pernah ditemukan. Sebab orang tua mereka mungkin bagian dari ribuan jenazah yang telah dikuburkan massal. Pasca Tsunami ini, setelah kehilangan keluarga tempat mereka bergantung, bersama siapakah anak-anak itu akan membangun masa depan dan harapan ?
Di antara duka kita pada tragedi 26 Desember tersebut, ada terselip sesuatu yang menyejukkan, yakni empati masyarakat yang hangat dan spontan. Selain mewujud dalam bentuk uang, barang ataupun jasa volunteer kemanusiaan, empati itu diekspresikan dalam hasrat sebagian masyarakat luar Aceh untuk mengadopsi anak-anak Aceh. Belum genap keinginan sebagian masyarakat untuk melakukan adopsi terealisasi kemudian muncul kebijakan pemerintah untuk sementara melarang proses adopsi anak Aceh korban Tsunami. Bahkan tidak kurang tokoh Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait selalu menyatakan anak-anak korban bencana jangan sampai keluar dari Aceh.
Beberapa isu juga menyertai seruan tersebut. Antara lain adanya indikasi rekrutment anak-anak Aceh untuk kepentingan pengalihan agama. Seperti diberitakan Radar (19/01/2005) mengutip Washington Post bahwa 300 anak Aceh telah dibawa keluar Aceh oleh kelompok missionaris yang berbasis di Amerika. Benar atau tidaknya peristiwa tersebut, memang kita sangat patut untuk mewaspadai adanya kegiatan traficking anak dan rekrutment anak-anak untuk kepentingan tertentu. Sebagai contoh, kasus penjualan anak berkedok yayasan pada November 2004 lalu. Polda Metro Jaya Atas laporan Departemen Sosial dapat mengungkap proses adopsi ilegal dan penjualan bayi yang dilakukan oleh Yayasan Pancaran Kasih. Polisi menemukan 8 balita di pusat yayasan dan 15 bayi di cabang yayasan tersebut. Seperti dilansir oleh Interaksi (6/2/2004) hal ini memperkuat laporan Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan bahwa tahun 2001-2003 Indonesia merupakan peringkat ketiga terbesar sebagai pemasok dan tempat tujuan penjualan Anak setelah Kongo dan Afrika. Perdagangan anak, rekrutemen,penculikan ataupun adopsi palsu dilakukan untuk kepentingan eksploitasi untuk dipekerjakan di tempat-tempat berbahaya dan pembantu rumah tangga, eksploitasi seksual dan pedofilia, pengambilan organ tubuh, kepentingan perang/konflik, praktek pengemisan, dsb.

Alternatif Pelayanan
Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial. Sebagai makhluk yang fragile atau rentan terhadap resiko ekspolitasi, kekerasan dan penelantaran di sisi lain anak merupakan aset bangsa dan kemanusiaan. Bahkan anak menjadi pemutus atau penerus cycle of poverty, rantai kemiskinan. Idealnya, anak berada dalam proteksi orang tua yang lengkap dimana kebutuhan dan hak-haknya terjamin. Tetapi, paradoks dengan statusnya yang ‘agung’, realitas menyatakan bahwa sejumlah anak yang tak sedikit, berada dalam kondisi disfungsi sosial, dalam arti kebutuhan dan hak-hak yang layak diterima tidak terealisasi. Bencana adalah salah satu lantaran yang menggiring anak-anak secara massif pada kondisi tersebut. Karenanya, alternatif pengasuhan anak di luar orang tua atau keluarga diperlukan. Salah satunya melalui adopsi / pengangkatan anak.
Paling tidak ada tiga hal yang menjadi alasan diskursus adopsi ini dihadirkan dalam Opini Radar : Pertama, berangkat dari konteks keberadaan anak-anak terlantar tsunami Aceh yang menjadi prolog tulisan ini. Statistikpun mencatat bahwa dalam berbagai bencana alam maupun bencana sosial akibat perang dan konflik, anak-anak dan perempuan adalah pihak yang paling menjadi victim terbesar. Bakornas Penganggulanag Bencana dan Penanganan Pengungsi menyatakan bahwa 40 % jumlah pengungsi adalah anak-anak. Kedua, anak terlantar dalam bingkai pelayanan adopsi bukan hanya menjadi realitas tempat tetapi menjadi realitas waktu . Artinya, bukan hadir dan terjadi di suatu tempat tetapi tengah ada dimana-mana. Bahkan dalam keluarga lengkap sekalipun masih dapat dijumpai anak terlantar. Anak-anak terlantar adalah fenomena yang terjadi di mana-mana, tentu dengan ragam kompleksitas dan latar belakangnya. Berdasar data dari Seksi Rehabilitasi Sosial di Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Tegal selama kurun waktu 2000-2004 tercatat 11 permohonan adposi. Ketiga, terdapat tantangan kontempoter ke depan yakni isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan anak menjadi perhatian. Isu traficking child atau perdagangan anak, pelacuran anak, adopsi palsu, dan sebagainya telah menjadi isu-isu startegis dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Meskipun adopsi belakangan ini makin santer sebagai topik di media massa dan pembicaraan publik, tetapi ternyata sebagian masyarakat masih miskin pemahaman teradap sistem dan prosedur adopsi. Penulis dapat memberi ilustrasi bahwa pada bulan Januari 2005 terdapat 2 permohonan adopsi yang tidak direkomendasikan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Tegal sebagai institusi yang menangani langsung, dengan pertimbangan bahwa bebarapa persyaratan tidak terpenuhi. Antara lain calon pengadopsi dalam keadaan stroke dan calon pengadopsi single parent. Setelah proses wawancara dapat digali motif adopsi tersebut ternyata untuk mendapatkan tunjangan anak dari gaji calon pengadopsi. Sebuah hidden agenda yang jauh dari prinsip dan tujuan adopsi.
Mengacu KepMensos RI No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang syah/wali yang syah/orang lain/lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan kepengasuhan orang tua angkat berdsarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Adopsi tersebut meliputi Adopsi antar WNI, Adopsi WNA oleh WNI dan adopsi WNI oleh WNA.
Adopsi antar WNI, meliputi adopsi langsung antar orang tua kandung / wali/ keluarga yang syah dengan orang tua angkat dan adopsi melalui organisasi sosial. Kriteria anak yang dapat diadopsi adalah anak terlantar dibawah 5 tahun, yakni anak yatim/piatu yang tidak ada keluarga lain yang mengasuhnya, anak di luar perkawinan dan tidak dipelihara / ditinggalkan oleh ibu kandungnya, atau anak yang orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, termasuk anak yang diserahkan orang tuanya kepada organisasi sosial, anak/bayi yang ditinggalkan orang tuanya di RS maupun tempat lain.
Adapun bagi calon orang tua angkat dipersyaratkan berusia miniman 30 tahun dan maksiman 45 tahun dengan selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun. Pada saat mengajukan permohonan adopsi, usia perkawinan minimal 5 tahun, kecuali dengan surat keterangan dokter karena alasan tertentu. Syarat lain adalah dalam keadaan kapasitas ekonomi, reputasi kelakuan baik dan sehat jasmani dan rohani.
Bila syarat secara admnistratif terpenuhi maka akan ditindaklanjuti dengan home visit untuk mengecek dan meneliti kebenaran dan fakta tentang daya kemampuan ekonomi, keluarga dan kondisi lingkungan sosial serta motif dan tujuan adopsi dari calon orang tua angkat oleh petugas dari Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Tegal. Dari kunjungan rumah dan interview terhadap keluarga dan siginficant others, maka dibuat Laporan Sosial yang berisikan rekomendasi untuk disetujui atau di tolak yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan.
Prosedur yang terkesan rumit lagi ketat itu mengandung maksud agar pengangkatan anak berlangsung sesuai tujuan pelayanan : proteksi dan jaminan kesejahteraan sosial anak. Anak juga dibentengi dari pengangkatan anak bernuansa misi pengalihan agama dengan aturan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 yang menyebutkan : “ Calon Orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat “
Dengan proses adopsi tersebut kita mafhum bahwa larangan adopsi di Aceh adalah memang karena kondisi situasi di sana belum memungkinkan proses pengangkatan anak secara legal dilakukan. Apalagi situasi kondisi bencana bersifat emergensi. Sehingga perlu pendataan dan registrasi. Kemungkinan untuk bertemu dengan orang tua, keluarga dan kerabatnya pun masih terbuka. Fokus perhatian terhadap anak-anak tersebut semestinya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan serta terapi terhadap trauma. Partisipasi masyarakat disarankan disalurkan melalui hak asuh. Melalui sistem ini anak yang bersangkutan berada dalam naungan lembaga panti sosial swasta maupun pemerintah. Kepedulian masyarakat dapat diwujudkan daam donasi untuk kepentingan edukasi, kesehatan, bimbingan dan perawatan anak-anak tersebut. Partisipasi ini tidak akan terbentur pada persyaratan yang rumit dan ketat dan mempunyai efektifitas dan daya jangkau yang lebih luas.

Yang Terbaik untuk Anak
Prinsip pelayanan adopsi dalam bingkai kesejahteraan sosial adalah bahwa merupakan upaya perlindungan anak untuk menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan sosialnya. Bila mengacu pada Convention on the Rights nof the Child maka setiap upaya pengangkatan anak tak boleh dilepaskan dari prinsip non diskriminatif. Hak anak bersifat universal, dengan demikian posisi dan hak anak angkat sama persis dengan anak kandung. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak juga menjadi dasar setiap proses pelayanan kesejahteraan sosial anak.
Lepas dari perbedaan di antara alternatif proteksi dan pengasuhan anak-anak terlantar seperti korban Tsunami, pada dasarnya apapun sistem dan pola treatment yang diterapkan, baik itu adopsi maupun pengasuhan anak melalui lembaga sosial, atau mungkin secara adat harus berdiri tegak di atas prinsip best interest of the child. Maknanya, yang terbaik bagi anak harus menempati pertimbangan tertinggi dan paling utama. Seperti sebuah ungkapan “ cinta tidak berarti memiliki , mengasihi tidak berarti menguasai secara fisik” maka kepedulian terhadap anak-anak terlantar dan kurang beruntung tidak berarti anak-anak tersebut harus hadir dalam rumah kita. Mereka –anak anak terlantar itu- pada intinya semestinya hadir dalam ‘rumah’ yang bernama kesejahteraan dengan pintu yang terbuka untuk masa depan yang terang.

Catatan Pertama

elbustamy

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!